JAKARTA – Dalam upaya mengoptimalkan distribusi pupuk subsidi, Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat program I-Pubers.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman terus menegaskan pentingnya Pupuk bagi petani Indonesia, sehingga meminta Jangan dipersulit untuk memperolehnya. “Jangan sulitkan petani saat mengakses pupuk,” tegasnya.
Mentan Amran juga menyatakan perlu pembenahan distribusi pupuk harus dilakukan dengan cepat. SOP perlu diperkuat untuk meningkatkan mekanisme distribusi.
Dirinya juga menyoroti pentingnya digitalisasi dalam pengawasan dan pendataan penerima pupuk untuk meningkatkan efektivitas distribusi.
Upaya inilah yang tengah dilakukan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dengan aplikasi I-Pubers. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Ali Jamil menjelaskan, I-Pubers merupakan aplikasi integrasi Pupuk bersubsidi untuk memudahkan petani menebus Pupuk.
Di sisi lain, untuk meningkatkan akuntabilitas dan transpararansi dalam penyaluran Pupuk bersubsidi.
“I-Pubers ini mengoneksikan aplikasi yang sudah ada seperti data petani dan kebutuhan pupuk dengan data transaksi. Sehingga ketika petani melakukan transaksi penebusan Pupuk bersubsidi di Kios, data kuota Pupuk yang bersangkutan akan berkurang. Begitupula jika petani tidak terdaftar, maka tidak bisa menebus Pupuk subsidi,” urainya, Sabtu (11/11) di Bogor.
Ali merinci, data transaksi dari I-Pubers juga terintegasi pada pelaporan, sehingga bisa ditelusuri jumlah petani, kapan menebus Pupuk bersubsidinya, kuota Alokasi Pupuk secara mendetail.
Diakuinya, Aplikasi i-Pubers telah mengubah secara signifikan proses administrasi di kios. Sebelumnya, banyak formulir kertas digunakan dalam proses penebusan, tetapi sekarang administrasi tercatat secara langsung dalam aplikasi.
“Petani tidak perlu lagi menebus dengan kelengkapan administratif dengan fotokopi KTP, form penebusan. Cukup bawa KTP kemudian bertransaksi, berfoto saat transaksi dan tanda tangan di aplikasi,” tukasnya.
Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian telah menyiapkan link website agar petani seluruh Indonesia bisa melihat langsung alokasi kuota Pupuk bersubsidi yang didapatkan mereka, hingga sisa alokasinya.
“Link ini komplit, mencakup nama by name by address, dari Desa, kecamatan, Kabupaten hingga Provinsi,” tambahnya.
Seperti diketahui, petani penerima Pupuk bersubsidi merupakan petani komoditas Padi, Jagung, Kedelai, Cabai, Bawang Merah, Bawang Putih, Kopi, Tebu dan Kakao dengan luas maksimal kurang dari 2 hektar serta tergabung dalam kelompok Tani.
Verifikasi penyaluran Pupuk bersubsidi pun diakui Ali Jamil dilakukan berjenjang dan diawasi oleh berbagai pihak.
“Mulai dari kecamatan, Kabupaten semua dilakukan verifikasi oleh petugas seperti Koordinator Penyuluh, Kepala Seksi Penyuluhan dan Kasie Pupuk dan Pestisida, Kabid Penyuluhan, Kabid Pupuk, Kepala Dinas hingga Bupati,” tuturnya.
Ali mengingatkan, aplikasi I-Pubers ini bukanlah aplikasi untuk meminimalisir kekurangan Pupuk, tetapi upaya mitigasi penyimpangan penyaluran.
Ketika semua aplikasi terkoneksi pun, human error saat penginputan bisa ditekan secara maksimal sehingga pembayaran subsidi oleh Pemerintah bisa dilakukan lebih transparan.
“Bisa dibilang, i-Pubers, menjadi upaya agar Pupuk bersubsidi tepat salur, tepat sasaran langsung kepada petani yang memang membutuhkan,” tegasnya.
Upaya mitigasi penyimpangan penyaluran melalui i-Pubers ini diapresiasi oleh Tim Satgas Pencegahan Korupsi Polri, Yudi Purnomo Harahap.
Menurutnya, perbaikan Sistem penyaluran secara terus menerus menjadi kunci meminimalisir penyimpangan penyaluran barang negara, khususnya Pupuk bersubsidi.
“i-Pubers saya lihat merupakan inovasi baru dari Kementan untuk jawaban dari perbaikan Sistem penyaluran Pupuk bersubsidi. Tapi masih perlu kita lihat apakah Sistem ini efektif setelah diaplikasikan,” tuturnya.
Yudi menambahkan, Satgasus Pencegahan Korupsi dari Polri dibentuk sebagai pengendali eksternal dalam penyaluran Pupuk bersubsidi. Dengan fokus pada pencegahan,
Satgasus Pencegahan Korupsi Polri bukan hanya sebagai lembaga pengawas, tetapi juga sebagai mitra dalam membangun sistem yang adil dan transparan untuk kesejahteraan petani.
