Selasa, 7 Februari 2023

Pemerintahan

Awali Pembangunan JPG, Bangunan Di Jl. Perwakilan Segera Diratakan

Yogyakarta | IP.COM – Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengeluarkan Surat Edaran kepada para pedagang di Jalan Perwakilan, Malioboro, untuk segera mengosongkan area tersebut per 31 Desember 2022. Setelah proses pengosongan usai, seluruh bangunan di sepanjang…

Read More

Relokasi Penyimpanan Scrap Ungkap Sengkarut Pengelolaan Barang Milik Daerah UPT PJJ Mojokerto

Surabaya | IP.COM – Relokasi scrap bekas jembatan baja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Jalan dan Jembatan (UPT PJJ) Mojokerto berbuntut panjang. Selain menjadi tolok ukur tata kelola Barang Milik Daerah (BMD) itu akan jadi indikator integritas…

Read More

Sampai Triwulan III Serapan NPHD DPU Bina Marga Jatim di Bangkalan Tergolong Kritis

Surabaya | IP.COM –  Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Kabupaten Bangkalan sampai dengan minggu ketiga Triwulan III TA 2022 masih tergolong kritis. Padahal Pemprov Jatim siap gelontorkan anggaran dana hibah sebesar Rp. 140,5…

Read More

Imbas Tutup Informasi Proyek Jalan Link 224, Tuding Kepala UPT PJJ Banyuwangi Degradasi Akuntabilitas

Surabaya | IP.COM – Klaim Kepala UPT PJJ Banyuwangi Ari Setijorini yang menyebut baru mendapat alokasi dana besar proyek pada masa ia menjabat, terkesan kontradiktif dengan asas transparansi dan keterbukaan pengadaan barang jasa pemerintah. Pernyataan…

Read More

Kotornya Proses Tender Pembangunan SMPN 1 Wates Tahap III Yang Ada Di BPBJ Kulon Progo, Diduga Diwarnai Dengan Persekongkolan

Kulon Progo | IP.COM – Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa dan atau Bagian Pengadaan Barang Jasa (BPBJ) Pemerintah baik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang seharusnya memiliki prinsip Akuntabilitas, Efesien, Adil, Transparan dan Independen dalam proses…

Read More

Diduga Adanya Persekongkolan Dalam Proses Tender SMPN 1 Wates Yang Dilakukan POKJA BLP Kulon Progo

Kulon Progo | IP.COM – Pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki porsi persentase yang cukup besar dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Besarannya porsi anggaran tersebut menjadi sector atau menyebabkan rawannya penyimpangan, penyelewengan, persekongkolan dan…

Read More