Yogyakarta | IP.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan penyelidikan guna mengembangkan kasus suap apartemen Royal Kedhaton Jogja yang melibatkan mantan Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti.

KPK memastikan Haryadi saat menjabat mengabaikan rekomendasi teknis dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) terkait dengan izin apartemen Royal Kedhaton.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron menjelaskan kasus mantan Wali Kota Jogja berkaitan dengan suap pada proses pemberian izin pendirian apartemen pelanggaran hukumnya jelas.

Pada aturannya dari sisi lokasi jelas tidak memungkinkan tapi dikeluarkan termasuk juga derajat elevasinya maupun jumlah lantainya dari ketentuan juga dilanggar.

Hal ini menunjukkan tersangka telah menerabas sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kepentingannya. Padahal di Jogja, berbagai ketentuan baik perda dan aturan lainnya terkait izin hotel dan apartemen sangat limitatif.

“Ketentuan perda yang mengatur tentang perizinan khususnya di hotel di kota Jogja ini sudah sangat limitatif sudah sangat jelas dan pasti, tapi kemudian kepastian dan kejelasan itu justru dilanggar [oleh Haryadi] bahkan rekomendasi teknis dari Dinas PU [DPUPKP Jogja] yang mengatakan tidak memungkinkan itu juga kemudian diabaikan,” katanya di kompleks Kepatihan, Kamis (30/6/2022).

Dia berharap ada komitmen pemerintah, ketika regulasi dibuat harus ditegakkan dan ditaati. Jika peraturan tidak ditaati maka kemudian ketidaktaatan itu menunjukkan adanya indikasi korupsi.

Mantan Wali Kota Jogja dalam kasusnya tersebut, kata Nurul, lingkungan cagar budaya yang seharusnya tidak boleh dibangun bangunan atau dengan ketentuan yang ketat kemudian ditabrak dengan dibumbui kepentingan pribadi.

“Ini yang kami tekankan ketika berkomitmen apalagi komitmennya diatur dalam Perda, itu ada ukuran untuk kemudian ditegakkan. Kalau kemudian ada pelanggaran, maka kemudian pelanggarannya itu menjadi indikator kami untuk turun, sehingga ada apa ini dan ternyata terbukti ada sesuatu [suap],” katanya.

Ghufron menegaskan KPK berkomitmen untuk mengembangkan kasus suap izin apartemen di Jogja. Menurutnya bisa saja pintu pelanggarannya suap, tetapi ada dugaan suap maupun gratifikasi sebelumnya.

Hanya saja, penyidik masih merahasiakan titik mana saja yang dibidik dalam urutan kasus Haryadi. “Tapi sejauh ini sekali lagi selalu KPK mengembangkannya pada dugaan-dugaan bidang lainnya. Bukan hanya suap saja Jadi mungkin pintunya suap mungkin kemudian ada suap-suap sebelumnya. Mungkin ada gratifikasi atau ada pemerasan atau bahkan ada melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang yang lain sedang kami apa kembangkan,” ucapnya.(*)