Selasa, 27 September 2022

Kotornya Proses Tender Pembangunan SMPN 1 Wates Tahap III Yang Ada Di BPBJ Kulon Progo, Diduga Diwarnai Dengan Persekongkolan

internal Jumat, 19 Agustus 2022 11:49:59 303

Kulon Progo | IP.COM – Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa dan atau Bagian Pengadaan Barang Jasa (BPBJ) Pemerintah baik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang seharusnya memiliki prinsip Akuntabilitas, Efesien, Adil, Transparan dan Independen dalam proses lelang pangadaan barang/ jasa kini sudah tidak lagi memiliki prinsip-prinsip tersebut.

Prinsip-prinsip Akuntabilitas, Efesien, Adil, Transparan dan Independen dalam proses lelang pangadaan barang/ jasa tercoreng atau tercacati oleh oknum-oknum POKJA Pemilihan BPBJ. Karena pihak oknum POKJA Pemilihan diduga kuat melakukan penyimpangan dan/atau penyalahgunaan wewenang, hal tersebut terlihat jelas pihak oknum POKJA Pemilihan tidak menjalankan tugas pokok dan fungsi serta menyalahi kewenangannya dan tidak menjalankan amanah, tidak netral, serta mencari keuntungan pribadi dan kelompoknya dengan cara bersekongkol dengan oknum rekanan (kontraktor) sehingga banyak pihak yang dirugikan.

Salah satunya terjadi di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang dimana POKJA Pemilihan Bagian Pengadaan Barang Jasa (BPBJ) terindikasi kuat melakukan penyimpangan dan/atau Penyalahgunaan wewenang dengan cara melakukan persekongkolan Vertikal atau juga melakukan perbuatan melawan hukum.

Penyimpangan dan/atau Penyalahgunaan wewenang terlihat jelas pada proses tender Pembangunan SMPN 1 Wates Tahap III Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo dengan nilai Pagu 3,5 Miliar. Yang mana POKJA Pemilihan BPBJ Kulon Progo diduga kuat melakukan persekongkolan Vertikal.

Pada tender Pembangunan SMPN 1 Wates Tahap III Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo POKJA Pemilihan mengugurkan atau mematikan beberapa peserta tender dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada akan tetapi POKJA Pemilihan mengugurkan peserta tender yang lain dengan cara keluar dari aturan yang ada dan/atau tidak masuk akal.

Terindikasi kuat POKJA Pemilihan BPBJ Kulon Progo melakukan persekongkolan dengan pihak Penyedia jasa (Kontraktor) pemenang dalam paket Pembangunan SMPN 1 Wates Tahap III yaitu CV. SINAR BUANA GRUP. Diketahui bahwa CV. SINAR BUANA GRUP juga merupakan pemenang sebelumnya pada Pembangunan SMPN 1 Wates tahap II jadi dugaan kuat dalam proses tender tersebut terindikasi adanya persekongkolan antara Pemenang Lelang dan POKJA Pemilihan, kemungkinan juga pejabat(PA, KPA, PPK) terkait pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Kulon Progo ikut serta terkait indikasi penyimpangan dan persekongkolan tersebut.

Atas adanya dugaan persekongkolan tersebut tidak menutup kemungkinan pihak Satuan Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo dan POKJA Pemilihan BPBJ Kulon Progo terindikasi melakukan KKN untuk memperkaya diri dan/atau untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Perbuatan yang dilakukan POKJA Pemilihan BPBJ Kulon Progo dapat dikatakan orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sudah masuk dalam golongan yang diduga melanggar Undang – Undang  Nomor  31 tahun 1999  Jo. Undang – Undang  Nomor 20 tahun 2001 Tentang  Tindak Pidana Korupsi.

Ada pun unsur – unsur kuat pihak POKJA Pemilihan BPBJ Kulon Progo tersebut terindikasi Tindak pidana korupsi :

  • perbuatan melawan hukum
  • penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
  • memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
  • merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Jenis tindak pidana korupsi di antaranya, namun bukan semuanya, adalah

  • memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan)
  • penggelapan dalam jabatan,
  • pemerasan dalam jabatan,
  • ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara), dan
  • menerima gratifikasi (bagi pegawai negri/penyelenggara negara).

Diketahui bahwa Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah merupakan sektor yang rawan terjadinya korupsi dan tidak sedikit para pejabat (POKJA Pemilihan dan Pejabat Pembuat Komitmen) yang tersandung kasus Korupsi pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah jadi sangat perlunya tindakan tegas pihak aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK) khususnya pada instansi penegak hukum Pemerintah Provinsi D.I Yogyakarta.(Her)

Komentar

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Berita Terkait